Alan Somantri Pemerhati Media Sosial: Manuver Purbaya Soal Kebijakan Perlu di Apresiasi Karna Lebih Pro Rakyat Bukan Pejabat
Admin
BOGOR ~ Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus menuai sorotan publik dengan serangkaian kebijakan kontroversial yang berani berseberangan dengan berbagai pihak, mulai dari sesama menteri hingga kepala daerah. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut manuver Purbaya sebagai bukti kapasitas yang “bukan kaleng-kaleng” meski awalnya diragukan banyak pihak.
Dalam analisisnya yang diunggah di kanal YouTube pada Selasa (14/10/2025), Adi mengidentifikasi empat kebijakan utama yang memicu perdebatan. Pertama, Sengketa Data Subsidi LPG dengan Bahlil.
“Purbaya menyatakan APBN menanggung beban subsidi 70 persen untuk tabung gas LPG 3 kg, setara Rp30.000 per tabung. Pernyataan ini langsung dibantah Menteri SDM Bahlil yang menyebut Purbaya ‘salah baca’ dan butuh adaptasi. Publik pun terbelah antara mendukung Purbaya atau Bahlil.”
Kedua, Ancaman Alihkan Dana Makan Bergizi Gratis. Dalam langkah yang dinilai sangat berani, Purbaya mengancam mengalihkan dana program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai ribuan triliun jika tidak terserap.
“Kebijakan ini mengejutkan karena selama ini tidak ada pejabat yang berani ‘mengotak-ngatik’ program unggulan ini.”
Ketiga, Pemangkasan Transfer Daerah. Sebanyak 18 gubernur dan kepala daerah memprotes pengurangan transfer dana ke daerah yang dikhawatirkan mengganggu janji politik dan pembangunan infrastruktur, termasuk pembayaran pegawai P3K.
“Purbaya membela kebijakannya dengan alasan evaluasi dan pengetatan fiskal, didukung Kemendagri yang mengungkap pemborosan di daerah.”
Keempat, Tolak Bayar Utang Kereta Cepat dengan APBN. Purbaya menegaskan tidak akan menggunakan APBN untuk melunasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, meski proyek tersebut sudah beroperasi dan mengalami peningkatan penumpang yang signifikan setiap hari.
Menurut Alan Somantri, Alan Somantri Manuver Purbaya Soal Kebijakan Perlu di Apresiasi Karna Lebih Pro Rakyat Bukan Pejabat dan bukan tanpa resiko, keberanian Purbaya bersumber dari statusnya sebagai menteri profesional, bukan dari partai politik. “Posisi menteri profesional tidak menjadi beban, tidak kemudian harus menjadi tanggung jawab bagi kelompok tertentu termasuk partai politik,” ujarnya.
Hal ini membuat Purbaya memiliki keleluasaan untuk bersikap konfrontatif terhadap kebijakan yang dianggapnya tidak rasional, tanpa perasaan takut atau canggung meski bertabrakan dengan menteri lain.
Awalnya, Purbaya sempat mendapat kritik tajam dan diragukan kapasitasnya jika dibandingkan dengan Sri Mulyani yang dijuluki “Menteri Keuangan terbaik sepanjang sejarah.” Namun kini, dengan segala kontroversinya, kebijakan dan manuver Purbaya justru menuai apresiasi dari berbagai kalangan.
“Suka tidak suka, terlepas dari kontroversinya, Pak Purbaya dalam banyak hal kebijakan dan manuvernya menimbulkan reaksi yang cukup beragam. Ada yang pro dan ada yang kontra,” kata Alan.
Menjadi Menteri Keuangan di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak dan tuntutan efisiensi pemerintah bukanlah perkara mudah. Alan menekankan bahwa yang terpenting adalah dampak kebijakan Purbaya terhadap kesejahteraan rakyat dan pengurangan beban ekonomi.
“Rakyat yang dibutuhkan bukan lagi soal kehebohan, bukan lagi soal manuver, tapi manfaatnya secara signifikan, terutama beban ekonomi yang selama ini memang menjadi persoalan serius,” tegasnya.
Alan mengakhiri analisisnya dengan harapan agar manuver politik Purbaya berbuah manis dan mampu mengurangi beban ekonomi yang dihadapi seluruh rakyat Indonesia. (Akbar)
