Jakarta, SR — Polemik proyek panas bumi Telaga Ranu di Jailolo, Halmahera Barat, kian memanas. Keberadaan PT Ormat Geothermal Indonesia, anak usaha Ormat Technologies Inc asal Amerika Serikat, kini bukan sekadar isu investasi energi — tetapi telah berubah menjadi konflik politik, sosial, hingga kedaulatan sosial.
Sorotan publik semakin tajam setelah nama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda ikut terseret dalam kontroversi. Pemerintah provinsi dinilai mempunyai peran strategis dalam proses lelang, namun dianggap tidak menggunakan kewenangannya untuk meredam potensi gejolak sosial yang kini justru meledak di tengah masyarakat.
Sherly sendiri hingga kini belum memberikan keterangan resmi meski telah dikonfirmasi terkait polemik tersebut.
Dugaan Peran Strategis yang Dipertanyakan
Pengamat hukum asal Maluku Utara, Muslim Arbi, menilai diamnya gubernur bukan sikap netral, melainkan keputusan yang berdampak langsung pada kemenangan PT Ormat Geothermal Indonesia dalam lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu.
Menurutnya, gubernur mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan politik, termasuk soal potensi gangguan stabilitas sosial dan keamanan daerah.
“Sherly diduga diduga kuat terlibat di balik PT Ormat Geothermal Indonesia memenangkan lelang musim panas bumi Telaga Ranu. Dia bisa memberikan pertimbangan dampak stabilitas sosial dan politik, tapi itu tidak digunakan. Artinya diduga ada andil dia di situ,” tegas Muslim Arbi saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Senin (23/2/2026).
Ia menambahkan, gelombang penolakan masyarakat sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Namun pertimbangan politik terkait sensitivitas sosial — termasuk solidaritas masyarakat terhadap Palestina yang termasuk menjadi faktor penolakan — dinilai tidak pernah disampaikan secara serius kepada pemerintah pusat.
“Padahal rakyat Maluku Utara menolak. Mestinya gubernur punya kepekaan dan menyampaikan pertimbangan itu ke Menteri ESDM,” ujarnya.
