SUKABUMI ~ Pembangunan irigasi yang mangkrak memang sangat merugikan masyarakat, terutama jika tidak ada transparansi soal dana dan mutu yang tidak sesuai harapan warga. Beberapa kasus proyek irigasi mangkrak yang pernah terjadi di Indonesia, seperti proyek Irigasi Bubi di Maluku, yang memiliki nilai proyek Rp226,9 miliar dan tidak selesai, serta proyek Irigasi Wae Ces di NTT, yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp2,35 miliar.
Kasus-kasus seperti ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Selain itu, penyimpangan anggaran dan penggunaan dana yang tidak sesuai juga menjadi faktor utama.
Untuk mencegah kasus seperti ini, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan proyek. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran.
Dandim 0616/Indramayu Tinjau Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Terisi
Selain di Maluku, menurut Sarjana Pendamping di Desa Kadaleman M.Yuliana Mahmud atau biasa dipanggil Bu Ade ada pula kasus yang sama terjadi pada pembangunan irigasi di Desa Kadaleman, Surade, Sukabumi, Jawa Barat yang mangkrak memang sangat disayangkan. Kasus seperti ini sering terjadi karena kurangnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan proyek.
Di Sukabumi sendiri, ada beberapa kasus proyek yang mangkrak, seperti Gedung Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menelan anggaran Rp172 miliar dan tidak selesai, serta Plaza Amphitheater Geopark Ciletuh yang dibangun dengan anggaran Rp7,3 miliar dan tidak dioperasikan.
Untuk mencegah kasus seperti ini, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan proyek. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran.
Proyek irigasi Cikarang Cigangsa di Desa Kadaleman, Surade, Sukabumi memang sedang menjadi sorotan karena diduga mangkrak. Warga desa sangat membutuhkan waduk dan saluran irigasi yang berfungsi dengan baik untuk mengairi lahan pertanian mereka. Kepala Desa Kadaleman, Rosid, telah meminta bantuan kepada pemerintah untuk memperbaiki waduk dan saluran air yang rusak akibat banjir besar pada Maret 2025.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak petani yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan. Jika proyek irigasi tidak segera diselesaikan, maka petani akan terus mengalami kesulitan dalam mengairi lahan mereka, yang dapat berdampak pada produksi pangan dan ekonomi desa."Ungkap Ade.
"Pemerintah daerah telah diminta untuk segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan proyek ini dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan efektif dan transparan." Tutup Ade, Sabtu (29/11) sore di Sukabumi. SM
