BANTEN – Paradoks Indonesia kata Prabowo Subianto jauh sebelum terpilih jadi Presiden Indonesia (1916 -1917) ketika mengungkap pandangan strategisnya untuk Indonesia untuk mencegah tragedi yang membuat susah bangsa dan negara Indonesia yang pernah di prediksikan bisa bubar pada tahun 2030, bila tidak dibenahi dan dikelola dengan baik dan cermat di masa mendatang. Masa itu kini -- 2024 - 2029 -- sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih yang super lengkap dan luas menangani masing-masing bidang yang rumit dengan berbagai masalah yang muncul sekarang akibat perlakuan yang diterapkan sebelumnya.
Karena itu, agaknya dalam merinci Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto memulai dari upaya membangun kesadaran Nasional, untuk kemudian mendata berbagai tantangan yang terkait dengan kekayaan Indonesia yang mengalir deras ke luar negeri, nyaris tidak menyisakan untuk dinikmati oleh bangsa dan negara Indonesia sendiri sebagai pemilik dari kekayaan yang ada.
Lalu merinci masalah demokrasi Indonesia yang dikuasai oleh para pemilik modal, sehingga dengan begitu dapat dipilih strategi untuk mencegah tragedi terjadi di Indonesia sehingga mundur menjadi bangsa yang tertinggal dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Inilah yang dimaksud Prabowo Subianto upaya untuk menjawab tantangan sejarah, seperti angka rasio gini Indonesia hanya sebesar 0,49 persen yang dapat diartikan bahwa 1 prang terkaya di Indonesia (hanya 2,5 persen) menguasai 49 persen kejayaan Indonesi. Lalu ada 29 juta rakyat miskin yang meliputi 8,3 persen penduduk kota dan 14,2 persen penduduk desa, seperti diungkap Badan Pusat Statistik, tahun 2015). Sementara itu, ada 68 juta rakyat Indonesia lainnya yang terancam miskin.
Demikian juga rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah, 0,72 persen dikuasai sekitar 2,5 juta orang saja, sementara sisanya banyak yang tidak memiliki sejengkal pun tanah di negeri ini. Data ini bersumber dari Konsorsium Pembaruan Agraris, tahun 2024.
Untuk membangun kesadaran itulah Prabowo Subianto menggagas Padepokan Garudayaksa di Hambalang yang diharap menjadi semacam kawah candradimuka untuk semua warga negara Indonesia serta kader Partai Gerindra yang terpanggil untuk ikut berjuang mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Aktivitas Garudayaksa diklaim sudah berlangsung sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, termasuk menyebutkan buku Pandangan Strategis Prabowo Subianto yang berjudul "Paradoks Indonesia" yang mengungkap berbagai masalah dan menawarkan jalan keluar untuk dilakukan bersama seluruh rakyat Indonesia.
Setelah 70 tahun Indonesia Merdeka justru menuju negara yang gagal akibat ekonomi yang salah urus, kualitas pendidikan jeblok pada ranking ke - 65 dari 73 negara, ketika itu pun utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 4.000 triliun. Karena itu, menurut Prabowo Subianto, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar dibawah 10 persen itu artinya gagal, karena artinya sama dengan berjalan ditempat. Oleh karena itu, saat Prabowo Subianto telah menjadi Presiden Indonesia, angka pertumbuhan itu wajar sangat diharap bisa melambung meningkat, meski tidak harus seratus persen nilai peningkatannya.
Setidaknya, menurut Prabowo Subianto, Indonesia harus tumbuh minimal dua kali lipat. Dalam rincian PDB per kapita Indonesia ketika itu sebesar $,3.300 maka setiap tahun harus meningkat jadi $13.000.
Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus menyelesaikan dua masalah besar. Pertama, Indonesia harus menghentikan kekayaan Negera yang mengalir ke luar negeri, sehingga negara Indonesia tidak pernah memiliki modal untuk menjadi pelopor ekonomi.
Kedua, kita harus pastikan demokrasi kita tidak lagi dikuasai oleh para pemilik modal, karena dalam kondisi seperti itu, Indonesi tidak mungkin memiliki lapis kepemimpinan yang dapat berdiri tegak dan mengambil keputusan politik yang tepat untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat.
