Indramayu — Aktivis Indramayu menganalisis kebijakan Dinas Kesehatan (Dinkes) indramayu yang meminta para terapis untuk menjaga posko kesehatan selama arus mudik tanpa izin. Para terapis dinilai tetap menjalankan tugas pelayanan kesehatan, bahkan di masa libur ketika sebagian besar masyarakat memanfaatkan waktu untuk pulang kampung.
Demisioner Ketua BEM STAI Sayid Sabiq, Rokhmat Firdaus, menyampaikan bahwa para terapis yang ditugaskan di posko mudik tetap bekerja melayani masyarakat. Namun menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait insentif bagi mereka yang harus bertugas di masa libur.
“Para terapis ini bekerja dan tetap menjalankan tugas pelayanan. Bahkan pada waktunya mudik, mereka harus menjaga posko dengan sukarela. Ini tentu menjadi pertanyaan, apakah tidak ada penghargaan atau insentif bagi mereka yang tetap bertugas di masa libur,” ujar Rokhmat Firdaus.
Rokhmat Firdaus yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah BEM Nusantara Jawa Barat menilai pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan yang dilibatkan dalam pelayanan posko mudik.
Ia juga menyampaikan kritiknya kepada jajaran Dinkes agar tidak hanya memberikan instruksi kepada tenaga kesehatan di lapangan, tetapi juga menunjukkan bentuk pengabdian secara langsung.
"Silakan saja kepala Dinkes beserta jajarannya ikut menjaga posko mudik. Toh ini hari libur juga. Pejabat Dinkes mendapatkan gaji dari negara, jadi juga berhak melihat bentuk pengabdian masyarakat mereka dengan ikut menjaga posko mudik sampai selesai," tegasnya.
Rokhmat Firdaus berharap pemerintah daerah dapat memberikan kejelasan mengenai skema pengugasan dan insentif bagi para terapis yang terlibat dalam pelayanan kesehatan selama arus mudik dan arus balik. Menurutnya, penghargaan yang adil terhadap tenaga kesehatan penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (AlanMerah)
