Jakarta ~ Penasihat Inpoint Center, Dr. Tasrif M. Saleh, SH., MH., menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan relatif stabil dengan proses transisi kekuasaan yang mulus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, menurutnya, stabilitas tersebut disertai sejumlah tantangan serius yang perlu segera dievaluasi, terutama terkait kabinet yang gemuk dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam catatannya, Tasrif menyebut transisi antara dua rezim berjalan soft landing karena adanya keterikatan politik antara Jokowi dan Prabowo. Selain hubungan personal melalui sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Prabowo juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program baik dari pemerintahan sebelumnya.
“Asta Cita sebagai agenda strategis pemerintahan Prabowo memang telah menciptakan momentum awal, terutama di sektor kesejahteraan sosial seperti MBG. Namun keberlanjutannya sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan efektivitas reformasi birokrasi,” ujar Tasrif, Rabu, tgl (16/10/2025).
Tasrif menyoroti Kabinet Merah Putih yang disebutnya sebagai kabinet paling gemuk sejak Kabinet Dwikora 1966. Total anggota kabinet pemerintahan Prabowo mencapai 109 orang, terdiri atas 48 menteri dan 56 wakil menteri.
Ia menilai struktur sebesar itu memang bisa menjaga stabilitas politik karena mengakomodasi banyak kekuatan partai, termasuk partai lawan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan dan inefisiensi anggaran.
“Kabinet yang terlalu besar justru bisa meningkatkan beban belanja rutin negara dan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Alih-alih memperkuat program, anggaran justru terserap untuk birokrasi,” katanya.
Tasrif juga mengingatkan potensi munculnya praktik rente dan korupsi dalam kabinet besar, mengacu pada kasus penangkapan seorang mantan wakil menteri oleh KPK. Menurutnya, pembentukan kementerian baru seharusnya fokus memperkuat layanan publik, bukan menjadi “mesin politik” bagi partai.
Selain persoalan kabinet, Tasrif juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. Ia menilai program tersebut mulia, tetapi masih menghadapi tiga persoalan utama: pendanaan, kualitas dan keamanan pangan, serta potensi korupsi.
Program MBG yang membutuhkan anggaran sekitar Rp70 triliun per tahun dinilai berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
