JAKARTA (15/04) — Puluhan tokoh, aktivis, akademisi, dan advokat berkumpul di sebuah restoran di kawasan Angkasa Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/4), untuk melanjutkan gagasan Try Sutrisno terkait dorongan kembali ke Pancasila dan UUD 1945. Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi sejumlah pihak yang melanjutkan pemikiran jangka panjang mengenai arah ketatanegaraan Indonesia.
Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya dr Zulkifli S Ekomei, Yudhie Haryono, Ichsanudin Noorsy, Wati Imhar, Hardjuno Wiwoho, serta politisi Partai Ummat Gamari Soetrisno. Hadir pula anak kedua almarhum, Taufik Dwicahyono (Cheppy), yang menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari upaya meneruskan amanat sang ayah.
“Tentu, niat kami berkumpul di sini karena punya niat untuk meneruskan apa yang sudah diperjuangkan Pak Try Sutrisno untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli,” kata dr Zulkifli usai acara.
Ia menjelaskan, pertemuan ini merupakan hasil dari rangkaian sosialisasi yang selama ini dilakukan di berbagai daerah untuk menjelaskan dampak perubahan UUD 1945 dan pentingnya kembali ke naskah asli.
Menurutnya, forum tersebut mempertemukan orang-orang yang selama ini bekerja secara sistematis tanpa mencari panggung. “Kalau ini diorganisir dengan baik, akan menjadi kekuatan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia,” ujarnya.
Usai acara, Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menjelaskan, gagasan kembali ke UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari ketidakhadirannya haluan negara sejak dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia menyebut ketiadaan arah pembangunan jangka panjang membuat kebijakan negara cenderung berubah setiap pergantian pemerintahan.
“Ketika tidak ada GBHN, arah pembangunan menjadi tidak konsisten. Setiap lima tahun bisa berubah sesuai kepentingan politik masing-masing kekuasaan,” kata Hardjuno.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada pengelolaan fiskal negara yang tidak sepenuhnya terfokus pada pembangunan jangka panjang. Menurutnya, anggaran negara sering terserap untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan, kepentingan elektoral, sehingga tidak optimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat.
“Ribuan triliun selama 5-10 tahun habis untuk program demi kepentingan elektoral bukan desain panjang bangsa seperti dulu ada GBHN,” tandasnya.
