JAKARTA — Berdasarkan berita per Mei 2026, beberapa pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dinilai kontradiktif atau menimbulkan polemik, di antaranya:Wacana Tim Asesor Aktivis HAM vs. Pembatalan: Pigai awalnya mewacanakan pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis atau pembela HAM (diberitakan pada 29 April 2026). Namun, ia kemudian membatalkan rencana tersebut setelah mendapat kritik dari Komnas HAM dan masyarakat sipil, dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh intervensi atau mengatur wilayah masyarakat sipil.Perlindungan Aktivis vs. Kontrol Negara: Di satu sisi, Pigai mengutuk keras kekerasan terhadap aktivis (kasus penyiraman air keras), namun di sisi lain wacana awalnya tentang "asesor" dianggap berpotensi membatasi independensi aktivis karena negara berupaya menentukan siapa yang berhak menjadi pembela HAM.Kebebasan Berpendapat vs. Pelanggaran HAM: Pigai menyatakan bahwa pernyataan Amien Rais terhadap Prabowo dan Teddy tidak bisa dikategorikan sebagai kebebasan berpendapat, melainkan dugaan pelanggaran HAM (verbal torture/inhuman treatment). Hal ini dinilai kontradiktif dengan pandangannya bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dipolisikan.Kritik Jawa Barat Intoleran vs. Kondisi Riil: Pigai sempat membantah bahwa Jawa Barat adalah wilayah paling intoleran dan menyebutnya hanya opini negatif, yang kontradiktif dengan laporan-laporan dari lembaga HAM mengenai kasus intoleransi di wilayah tersebut (Red)