JAKARTA, SOROTREPUBLIKA – Presiden Pidato Prabowo Subianto di setiap kesempatan menuai banyak kritik karena dianggap tidak konsisten dan tidak menyentuh isu-isu penting yang dihadapi rakyat. Banyak pihak yang menilai pidato tersebut hanya retorika dan tidak mencerminkan komitmen untuk mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, hilangnya tanah masyarakat adat, dan kriminalisasi.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menjadi sorotan publik setelah melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo pun melontarkan istilah “Maling Berkedok Gizi”, yang berarti program tersebut sebagai ladang korupsi politik yang dikeluarkan sektor pendidikan.
“Negara sanggup bayar triliunan untuk makan, tapi gagal melindungi anak yang butuh buku. Ini inkompetensi laten,” tegas Tiyo.
Rakyat menggaji pejabat melalui pajak diibaratkan raja dan yang ditugaskan ibarat pekerja, rakyat mempekerjakan Prabowo sebagai presiden tentu diawali dengan pidato yang berapi-api semua hidupnya demi rakyat, yang akhirnya rakyat terbujuk dari narasi pidatonya sehingga rakyat menaroh harapan ketika menjadi presiden, tapi ternyata kini hanya tong kosong yang berbunyi nyaring.
Beberapa kritik yang disampaikan antara lain:
Militerisasi Pembangunan; Pelibatan TNI-Polri dalam pengelolaan sumber daya alam dianggap sebagai bentuk militerisasi yang merugikan masyarakat adat.
Ekonomi Ekstraktif; Target pertumbuhan 8 persen dianggap tidak mungkin tercapai dengan pola ekonomi ekstraktif yang diusung pemerintah.
Kondisi Kerja; Klaim penciptaan lapangan kerja dibantah karena banyaknya PHK massal dan buruknya kondisi kerja.
