Jakarta,-- Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Wilayah Jadetabek melakukan aksi damai sebagai bentuk respon atas dugaan penyimpangan anggaran serta lemahnya peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP).kata akinus Wenda dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada (26/3/26)
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, MRP merupakan representasi kultural yang memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak adat, agama, perempuan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat Papua. Namun dalam praktiknya, IMAPA Jadetabek menilai fungsi tersebut belum berjalan secara optimal.
Berbagai persoalan di Tanah Papua, termasuk dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, menjadi dasar kuat bagi mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan audit secara menyeluruh dan terbuka.
Dalam aksi tersebut, massa IMAPA Jadetabek berhasil menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pihak BPK RI menerima aspirasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk setuju.
“Aspirasi dari IMAPA menjadi perhatian kami, dan segera kami akan sampaikan kepada seluruh perwakilan BPK yang ada di seluruh provinsi Tanah Papua untuk segera diaudit,” ujar perwakilan BPK RI di hadapan massa aksi.
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh IMAPA Jadetabek adalah sebagai berikut:
