Diduga SPBU Ada Main dengan Puluhan Pengendara Motor, CBA Minta Pemkab Bogor dan Polres Metro Depok Tidak Boleh Diam dan Tutup Mata

Bogor - sorotrepublika.com - Diduga adanya aktifitas tidak lazim Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di salah satu tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-169-38 di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang nampak terlihat aman dan bebas dalam aksinya tanpa sentuhan aparat penegak hukum.

Adanya beberapa kendaraan sepeda motor jenis suzuki thunder berwarna hitam mengisi BBM jenis pertalite bersubsidi terlihat hilir mudik mengisi di SPBU tersebut. Patut diduga oknum SPBU bekerjasama dengan para pengecer dengan mengakali jumlah volume agar mendapatkan keuntungan besar.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari salah satu konsumen sebut saja Papi menjelaskan kecurangan di POM Bensin ini pada saat hendak mengisi BBM.

”Sepertinya pihak SPBU ada main dengan puluhan pengendara motor Suzuki thunder ini mas, saya lihat mereka membayar lebih untuk pembelian per-tangki," katanya. Kamis (04/4/2024) seperti dikutip dari laman resmi D’BestNews

Terpisah menurut ketua koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, pihak pemerintah Kabupaten Bogor tidak boleh berdiam diri, khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian polres Bogor.

“Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan merupakan barang sensitif, dan jika tidak dikontrol dengan baik bisa terjadi kelangkaan,” terangnya

Adapun sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menimbun BBM jenis pertalite kalau sudah begini rakyat kecil yang rugi.

Lebih lanjut, kata Jajang, sebenarnya jika Pemkab Bogor benar-benar melakukan perannya sesuai aturan, untuk potensi penimbunan tidak akan terjadi.

“Jangan sampai surat rekomendasi ini yang justru dimainkan, perlu ada pengawasan dari berbagai pihak, seperti pihak Pertamina sendiri, APH, serta peran DPRD Pemkab Bogor juga penting, sesekali harus melakukan sidak di lapangan," tuturnya

CBA meminta Pemkab Bogor usut tuntas SPBU terkait, dan aparatur penegak hukum harus gerak cepat. tidak boleh diam dan tutup mata.

Dilansir dari web hukumonline.com dengan judul "Jerat Pidana Bagi Penyalahguna Pengangkutan BBM BERSUBSIDI", diterangkan,

Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (c) UU Migas yang berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)"

Selanjutnya, pada Pasal 53 huruf (b) juga dijelaskan, Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (b) UU Migas:

"Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)" (Tim)