Wartawan Bertanya MBG, Membuat Istana Geram?

JAKARTA - Tugas wartawan adalah bertanya, apa lagi peristiwa siswa siswi di bawa kerumah sakit gegara mengkonsumsi makanan yang diselenggarakan oleh pemerintah (MBG) bahkan ratusan berdampak kematian, ketika wartawan mempertanyakan soal MBG, entah mengapa pemerintah sampai terjadi Pencabutan kartu identitas seorang wartawan, Istana baru-baru ini memicu kehebohan dan perhatian publik.

Langkah tersebut dinilai janggal karena terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif atas pertanyaan yang diajukan wartawan bersangkutan.

Peristiwa ini bermula saat wartawan melakukan wawancara cegat (doorsrtop) dengan Presiden Prabowo usai menghadiri Sidang Umum PBB di New York dan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara. Wartawan itu menanyakan isu dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Alih-alih keberatan, Presiden Prabowo menjawab dengan nada terbuka.

“Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujar Prabowo kepada wartawan.

Tak lama kemudian, pihak Istana mencabut kartu identitas wartawan tersebut. Keputusan itu memicu pertanyaan publik: mengapa Istana mengambil langkah tegas, sementara Presiden sendiri tidak memperlihatkan keberatan?

Sejumlah pihak menilai pencabutan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah hanya sekadar tindakan disipliner, atau justru sinyal yang berpotensi menggerus kebebasan pers di Indonesia?

Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menegaskan bahwa pencabutan kartu liputan tersebut adalah tindakan membungkam kebebasan pers dan mengangkangi hak jurnalis untuk bekerja secara independen. Ia menyebut, praktik yang dilakukan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden hanya melahirkan jurnalis yang patuh menjadi corong kekuasaan, alih-alih mengawasi jalannya pemerintahan dengan kritis.

“Semua orang harus memposisikan pers sebagai mitra yang setara, sebagai pengawas, dan penyampai informasi. Pers harus independen dan tidak bisa diatur oleh siapa pun, apalagi diatur apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan,” tegasnya.

Menurutnya, Kebebasan bertanya, berpendapat, dan berekspresi adalah hak dasar yang tidak boleh diganggu gugat dalam sistem demokrasi. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara demokratis, wajib menjamin serta melindungi kebebasan pers tanpa terkecuali.

“Kalau pemerintah membatasi kebebasan pers justru menunjukkan negara tidak lagi setia pada demokrasi, melainkan menunjukkan otoritarianisme,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan/jurnalis di mana pun bertugas.

"Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana," ujarnya.

Lanjut Komaruddin, Dewan Pers, menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Komaruddin melalui Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.

"Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden telah menginstruksikan agar wartawan hanya mengajukan pertanyaan terkait kunjungan Prabowo ke luar negeri. Dalam kesempatan itu, Presiden sempat memaparkan hasil pertemuannya dengan sejumlah kepala negara di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, seorang reporter CNN Indonesia kemudian menanyakan apakah presiden memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG, yang belakangan menuai sorotan setelah kasus keracunan meluas di sejumlah daerah. Prabowo pun kembali memberi jawaban singkat.

“Saya monitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujarnya.

Peristiwa ini direspon keras oleh insan pers dan dewan pers juga publik, ada apa dengan program tersebut.

Sampai berita ini tayang awak media membutuhkan klarifikasi dari istana. Red*